KONTRAS.CO.ID – Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim), Mat Sunardi memberikan penjelasan soal polemik Bantuan Pangan Beras tahun 2024 dari Badan Pangan Nasional (BPN).
Menurut Sunardi, Polemik Bantuan Pangan Beras Tahun 2024 dari Badan Pangan Nasional (BPN) tidak hanya terjadi di Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sajay, tetapi juga terjadi di seluruh Kabupaten Kota yang ada di Indonesia.
“Ya memang benar, masalah penyaluran bantuan ini tidak hanya terjadi Boltim, tetapi terjadi juga di daerah lain,” ujarnya, Jumat (9/1).
“Polemik tersebut terjadi karena para Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang biasanya menerima bantuan pangan beras Tahun 2023, pada tahun ini namanya sudah tidak tercantum dalam daftar penerima,” lanjutnya.
Diktaknnya, bantuan pangan beras untuk tahun ini, datanya tidak berpatokan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tetapi ada ketambahan data lainnya.
“Ada ketambahan data lain yakni data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE),” katanya.
Sunardi juga menyampaikan, data P3KE tersebut dapat ditinjau kembali oleh Pemerintah Desa (Pemdes) yang ada di Boltim, sehingga bantuan ini bisa tepat sasaran.
“Kami telah melakukan koordinasi dengan Pemerintah Desa terkait penggantian KPM karena banyak ditemukan penerima yang sudah tidak layak untuk menerima, tentunya penggantian tersebut berdasarkan Dua data tadi , dan penggatian ini sementara dimusyawarakan oleh para sangadi dan anggota BPD,” tutupnya.
