NASIONAL, KONTRAS MEDIA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy, meminta agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam penyaluran bantuan sosial (bansos) saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat. Hal itu perlu dilakukan agar tak ada penyelewengan.
Muhadjir mengatakan partisipasi itu bisa dilakukan dengan mengontrol penyaluran bansos. Salah satunya bisa dilakukan dengan memampang nama-nama penerima bansos di balai kantor desa agar transparan dan setiap orang bisa tahu siapa saja yang sudah menerima bantuan.
“Misalnya pembagian bansos baik melalui Kemensos dan BLT dana desa, sebaiknya masing-masing desa pasang pengumuman siapa yang telah terima di gardu-gardu kantor balai desa biar semua orang lihat kalau nanti ada Kepala Desa atau Pamong yang nyeleweng biar ketahuan,” katanya dalam keterangan tertulis, Selasa (6/7/2021).
Muhadjir menilai kontrol terkait bansos yang terbaik adalah kontrol sosial yang dilakukan masyarakat sendiri. Jika cara ini bisa diterapkan, penyaluran bansos di masa PPKM Darurat diyakini bisa terlaksana dengan baik.
“Dengan begitu maka insyaallah pembagian distribusi dalam rangka mengatasi PPKM Darurat dari aspek perlindungan terhadap mereka yang paling tidak beruntung itu bisa berjalan dengan baik,” tuturnya.
Berkaca pada penyaluran bansos tahun lalu, diakui banyak kasus data keluarga penerima manfaat (KPM) ganda, tumpang tindih dan salah sasaran. Pasalnya penyalurannya hanya melalui data melalui RT/RW dan musyawarah desa, tanpa verifikasi tingkat kabupaten kota.
Meski begitu, Muhadjir optimistis penyaluran bansos pada masa PPKM Darurat kali ini akan berjalan lebih baik dari pada masa PSBB ketat tahun lalu. Hal itu dikarenakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) saat ini sudah terverifikasi lebih baik sejak masa penyaluran bansos tahun lalu.
“Insyaallah data yang sekarang ini jauh lebih rapih lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada data tahun lalu,” katanya.
Berdasarkan datanya, saat ini telah mulai disalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) dengan sasaran diberikan kepada 10 juta KPM yang terdampak, termasuk keluarga-keluarga miskin baru.
Sumber: detik.com
