KONTRAS MEDIA – US Postal Service atau kantor pos AS bakal mendapatkan dana talangan sebesar US$25 miliar sebagai stimulus akibat kerugian menahun dalam tiga tahun terakhir.
Pemberian dana talangan tersebut tertuang dalam rancangan undang-undang (RUU) 257-150 yang telah disepakati anggota Partai Republik dan Demokrat. Hal ini bertentangan dengan keinginan pemimpin Partai Republik dan Presiden Donald Trump.
Salah satu anggota parlemen menuturkan di atas kertas, US Postal Service memang mencatat kerugian besar selama bertahun-tahun. Namun, ia meyakini, sebetulnya, kantor pos AS itu menghasilkan miliaran uang tunai.
“Hampir semua masalah keuangan berasal dari sistem akutansi yang unik dan misterius yang tidak diikuti oleh bisnis atau badan pemerintah lainnya dan tidak akurat mencerminkan biaya sebenarnya. Benar-benar tidak masuk akal,” terang sumber tersebut, dilansir CNN.com, Minggu (23/8).
Investigasi yang dilakukan, lanjut sumber itu, mengonfirmasi US Postal Service telah menghasilkan uang dari kontrak yang dimilikinya dengan market place Amazon dan beberapa e-commerce lainnya.
US Postal Service disebut membukukan arus kas positif sekitar US$2 miliar dalam sembilan bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 lalu. Kas tercatat naik dari posisi tahun sebelumnya sebesar US$1,3 miliar.
“Arus kas tahunan rata-rata positif sebesar US$3 miliar selama tiga tahun fiskal sebelumnya. Arus kas positif datang, meskipun ada laporan kerugian yang besar, minus US$7,5 miliar dalam sembilan bulan terakhir,” ujarnya.
Memang, US Postal Service kehilangan bisnis korespondensi atau surat menyurat secara tradisional karena masyarakat beralih ke online. Namun, pengiriman paket dari belanja online konsumen menghasilkan uang.
Anggota parlemen dari Partai Republik menyebut aturan unik yang mengharuskan US Postal Service membayar uang tunjangan pensiun di muka bagi para pekerja menjadi hambatan dalam keuangan perusahaan BUMN AS tersebut.
Pada 2006 lalu, Kongres mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan badan itu mendanai tunjangan perawatan kesehatan pensiunan 75 tahun sebelumnya.
“Tidak ada entitas lain di dunia ini yang melakukan hal seperti itu. Bahkan, orang-orang mengatakan itu sangat tidak masuk akal,” jelasnya.
Aturan itu mulai berlaku pada 2007 setelah diundangkan, setahun sebelum krisis keuangan. Padahal, saat itu, US Postal Service masih membukukan keuntungan. Tetapi, kemerosotan ekonomi sangat parah dan membuat pembayaran tunjangan menjadi tidak terjangkau.
Bahkan, dalam beberapa tahun terakhir, US Postal Service belum melakukan pembayaran tunjangan yang diminta, dengan alasan kekurangan uang tunai.
