Menu

Mode Gelap

News

Bawaslu Punya Kewenangan Menyelesaikan Sengketa Pemilu


28 Agu 2020 14:34 WITA·

Bawaslu Punya Kewenangan Menyelesaikan Sengketa Pemilu Perbesar

KONTRAS MEDIA-Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), memiliki kewenangan menyelesaikan sengketa Pemilu. Hal ini sebagaimana disampaikan Anggota Bawaslu Sulawesi Utara (Sulut), Awaluddin Umbola, saat Media Gathering dengan Wartawan Biro Kotamobagu di salah satu cafe di Kotamobagu, Kamis (27/8/2020), kemarin.

Awaludin Umbola mengatakan, Bawaslu tidak lagi sekadar berfungsi mengawasi serta melakukan penanganan pelanggaran Pemilu. Namun Bawaslu juga diberi kewenangan untuk menyelesaikan sengketa proses Pemilu.

Sengketa proses pemilu dimaksud, meliputi sengketa yang terjadi antar peserta pemilu dan sengketa peserta pemilu, sengketa peserta pemilu dengan peserta pemilu, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan keputusan KPU Kabupaten/Kota.

“Kewenangan Bawaslu dalam pengawasan pemilu termasuk didalamnya adalah urusan kewenangan penyelesaian sengketa proses pemilu. Nah, kehadiran media disini tentunya sangat membantu Bawaslu untuk mempublikasi terkait kewenangan bawaslu dalam pilkada serentak di Indonesia,” ujar Umbola.

Ia mencontohkan, kejadian sengketa Pilkada Sulut pada tahun 2015, yang kemudian diselesaikan di Bawaslu melalui kanal penyelesaian sengketa pemilihan.

Lebih lanjut Umbole menyebutkan, bahwa penyelesaian sengketa antar peserta pemilu dengan penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU, hanya diberikan waktu kepada Bawaslu untuk diselesaikan dalam janga waktu 12 hari kalender, dan tidak boleh melewatinya.

“Artinya tahapan ini akan terkejar, tahapan pencalonan sejak pendaftaran sampai penetapan calon kurang lebih hanya memakan waktu 30 hari. Nah, kalau seandainya kewenangan sengketa ini tidak diberikan kepada Bawaslu, lalau diberikan kepada peradilan umum, contoh jika diberikan kepada pengadilan Negeri Kotamobagu, peradilan tingkat pertama di Mahkama Agung, maka akan ada proses yang sangat panjang. Kepastian hukum tidak akan diberikan sedangkan asas manfaat hukum sesuai dengan tahapan pemilu itu sudah tidak akan terjadi,” terangnya.

“Bawaslu mempunyai reins waktu sengketa yang sangat cepat, dengan metode acara cepat murah. Sehingga kepastian hukum itu bisa diberikan sebelum asas manfaat terlewatkan. Dan kewenangan ini telah diberikan sejak tahun 2015 lalu,” sebut Umbola.

Dia menegaskan, jangan menyamakan proses sengketa yang ada di Bawaslu dengan sengketa hasil yang ada di Mahkama Konstitusi, karena Mahkama Konstitusi hanya menghitung hasil. Mereka tidak akan pernah mempermasalahkan proses sengketa yang ada di Bawaslu.

Artikel ini telah dibaca 1 kali

blank badge-check

Penulis Berita

blank blank blank blank
Baca Lainnya

DPC PDIP Kotamobagu Usulkan Meiddy Makalalag Calon Tunggal Wali Kota Kotamobagu

3 Mei 2024 - 22:32 WITA

img 20240503 wa0147

Pengawasan Proyek Strategis Kota Kotamobagu Tahun 2024: Langkah Penting untuk Transparansi Anggaran

3 Mei 2024 - 17:01 WITA

images

Peringati Hari Kartini, Dinas PP dan KB Kotamobagu Gelar Pelayanan KB Gratis

23 April 2024 - 13:14 WITA

4716edc4 da98 41c1 911d 0dbd56a4678d

Konser Kali Kedua di Jakarta, Ed Sheeran Gunakan Music Performer Visa

4 Maret 2024 - 12:02 WITA

blank

Wali Kota Asripan Nani Bersama Forkopimda, Ketua KPU dan Bawaslu Kotamobagu Pantau Kesiapan TPS

13 Februari 2024 - 21:30 WITA

blank

Border, Prosperity dan Security Jadi Fokus Utama Rapat Pimpinan Imigrasi

31 Januari 2024 - 10:15 WITA

blank
Trending di Berita Nasional