Kontras.co.id – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perkembangan penanganan bencana alam secara hybrid dari Istana Merdeka, Jakarta, Senin, 7 September 2026.
Dalam rapat tersebut, Presiden memperingatkan secara tegas dan memerintahkan pengusutan tuntas terhadap dugaan kesengajaan pembakaran hutan dan lahan (karhutla), baik yang melibatkan individu maupun korporasi, termasuk ancaman pencabutan izin Hak Guna Usaha (HGU) bagi pihak yang terbukti melanggar.
Kepolisian RI mencatat 138 tersangka dan 8 korporasi tengah diproses pidana, di samping puluhan perusahaan lainnya yang menjalani sanksi administratif.
Selain karhutla, pemerintah bergerak cepat memitigasi dampak erupsi Gunung Anak Krakatau di sektor transportasi dan kesehatan.
Menyikapi penutupan sementara 8 bandara yang terdampak sebaran abu vulkanik, Kemenhub menyiapkan 10 bandara alternatif lain yang siaga beroperasi 24 jam, menyediakan transportasi darat gratis via Damri dan PT KAI, serta memberikan garansi refund tiket 100 persen bagi penumpang terdampak.
Di sektor kesehatan, Kemenkes mengimbau masyarakat di wilayah terdampak untuk membatasi aktivitas di luar rumah selama sepekan ke depan.
Jika terpaksa beraktivitas di luar ruangan, warga diminta menggunakan masker, kacamata pelindung, serta pakaian tertutup guna mencegah risiko gangguan pernapasan, iritasi mata, dan masalah kulit akibat partikel abu vulkanik.
