KONTRAS.CO.ID – Pemerintah Kotamobagu terus berupaya agar masyarakat kurang mampu bisa memiliki rumah layak huni.
Lobi pun dilakukan ke pemerintah pusat agar bisa merealisasikan bantuan BSPS ini.
Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (PRKP) Kota Kotamobagu pun memasukan usulan bantuan BSPS ke Direktorat Jenderal (Dirjen) Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).
Jumlah yang diajukan pun terbilang cukup banyak, ada 500 unit yang diusulkan ke pemerintah pusat.
“Untuk program BSPS sudah kami ajukan, saat ini tinggal menunggu hasil verifikasi untuk selanjutnya penerbitan SK oleh kementerian,” ungkap Kepala PRKP Kota Kotamobagu Chelsia Paputungan.
Lebih lanjut Chelsia pun berharap, upaya PRKP Pemkot Kotamobagu untuk peningkatan rumah tidak layak huni menjadi rumah layak huni tersebut akan memperoleh hasil yang baik.
“Harapannya tentu apa yang telah diusulkan bisa terealisasi semuanya meski secara bertahap,” harapnya.
Diketahui, Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan kembali melanjutkan program BSPS pada tahun 2023 ini.
Hal tersebut sebagaimana dikatakan Dirjen Perumahan Kementerian PUPR, Iwan Suprijanto saat membuka kegiatan Pembinaan Teknis Pelaksana Kegiatan Program BSPS Tahun 2023 di Jakarta, belum lama ini.
“Untuk tahun 2022 capaian Program BSPS sebanyak 183 ribu di seluruh Indonesia. Namun untuk tahun 2023 jumlahnya agak menurun menjadi 145 ribu,” ungkap Iwan, dilansir dari perumahan.pu.go.id
Lanjutnya, penanganan rumah swadaya pada tahun 2023 ini difokuskan pada aspek percepatan penurunan kemiskinan ekstrem (PKE) melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni.
“Selain itu, juga penanganan kawasan perumahan dan permukiman kumuh terintegrasi serta perluasan cakupan pelayanan Klinik Rumah Swadaya,” imbuhnya.
Sources: LiputanBMR/Hendrawan
