KONTRAS.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) nobatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) sebagai terbaik kedua se-Sulwesi Utara (Sulut) dalam hal penilaian Survei Penilaian Integritas (SPI).
Pemkab boltim meraih prestasi tersebut setelah berhasil mencapai tercepat pengisian SPI KPK Tahun 2023 dari Responden Ahli (eksper) dengan persentase 100 persen.
SPI KPK Tahun 2023 sendiri telah dilaunching pada bulan Juli lalu dan akan berakhir pada 31 Oktober tahun ini.
Untuk menyukseskan pelaksanaan SPI KPK di Boltim, Bupati Sam Sachrul Mamonto, S.Sos.,M.Si telah menerbitkan Surat Edaran kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak eksternal.
Surat Edaran tersebut merupakan Imbauan sekaligus penegasan dari bupati tentang pengisian survei bagi responden baik internal maupun eksternal agar segera melakukan pengisian jika mendapat pesan melalui aplikasi WhatsApp (WA) ataupun email.
SPI hadir untuk memotret integritas sebuah lembaga pemerintah melalui tiga sumber yakni, pegawai sebagai internal, publik yang pernah mengakses layanan (eksternal) dan dari eksper.
Survei penilaian internal menyangkut tujuh dimensi, yaitu transparansi, integritas dalam pelaksanaan tugas, perdagangan pengaruh (trading in influence), pengelolaan anggaran, pengelolaan pengadaan barang dan jasa, pengelolaan SDM dan sosialisasi antikorupsi.
Penilaian eksternal meliputi transparansi dan keadilan layanan, upaya pencegahan korupsi, dan integritas pegawai.
Meskipun target pengisian survei pada Pemkab Boltim telah mencapai 100 persen dari eksper, namun bupati mengimbau agar seluruh responden baik internal maupun eksternal agar dapat melakukan pengisian survei apabila telah menerima link pengisisan survei yang dikirim ke nomor WA maupun email.
Selanjutnya bupati memberikan apresiasi bagi responden yang telah melakukan pengisian survei sampai dengan saat ini, sehingga Pemkab Boltim bisa mencapai target tercepat kedua se- Sulut.
Inspektur Daerah Boltim, Ade Herly Mokoginta SH, berharap dengan capaian saat ini indeks SPI di Boltim akan memperoleh hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
“Hasil survei berbentuk angka yang menunjukkan level integritas instansi dengan skala 1 hingga 100, semakin tinggi angka integritas sebuah instansi maka sistem yang berjalan untuk mendeteksi risiko korupsi dan menangani ketika terjadi tindak pidana korupsi di kementerian, lembaga dan Pemda tersebut juga semakin baik,” katanya.
