Kontras.co.id – Tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Kotamobagu terus menjadi perhatian utama pada tahun 2024. Berdasarkan data dari Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Kotamobagu, sepanjang tahun ini tercatat sebanyak 92 kasus kekerasan yang berhasil ditangani oleh pihak terkait.
Jumlah ini terdiri dari 63 kasus kekerasan yang menimpa anak-anak dan 29 kasus yang melibatkan perempuan sebagai korban. Angka tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran aktif berbagai pihak dalam menanggulangi kekerasan terhadap kelompok rentan ini.
Jenis-Jenis Kekerasan yang Terjadi di Kotamobagu
Kepala UPTD PPA Kotamobagu, Susilawati Gilalom, mengungkapkan bahwa jenis kekerasan yang dialami oleh anak dan perempuan cukup beragam. Kekerasan ini meliputi kekerasan seksual, fisik, psikis, hingga kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) serta kasus penelantaran. Berbagai bentuk kekerasan tersebut mengindikasikan bahwa ancaman terhadap kesejahteraan anak dan perempuan bisa datang dari banyak aspek kehidupan.
“Setiap laporan yang kami terima akan segera kami tindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku. Dalam beberapa kasus, kami dapat menyelesaikannya melalui proses mediasi dengan melibatkan pihak-pihak yang terkait. Namun, terdapat pula kasus yang harus dirujuk ke tingkat provinsi, terutama apabila pelaku atau korban berasal dari luar wilayah Kotamobagu,” jelas Susilawati.
Pihak UPTD PPA Kotamobagu sangat berhati-hati dalam menangani setiap laporan kekerasan. Hal ini dimaksudkan agar perlindungan yang diberikan bisa maksimal dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing korban. Pendekatan melalui mediasi memungkinkan penyelesaian konflik tanpa perlu berujung pada proses hukum yang panjang, namun demikian, rujukan ke provinsi juga dilakukan jika kasusnya tergolong berat atau melibatkan pihak luar daerah.
Perlunya Kerjasama dengan Pihak Kepolisian dalam Penanganan Kekerasan
Susilawati juga menyoroti pentingnya kerjasama antara UPTD PPA Kotamobagu dengan unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) di Polres Kotamobagu.
Menurutnya, sinergi antara kedua institusi ini diperlukan agar penanganan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Kerjasama yang solid antara UPTD PPA dan Polres diharapkan mampu mempercepat proses pendampingan dan advokasi kepada korban kekerasan, sekaligus mempermudah akses terhadap bantuan hukum yang diperlukan.
Dengan adanya dukungan dari Polres Kotamobagu, upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak kini semakin kuat. Saat ini, Polres Kotamobagu tidak hanya berperan dalam menerima aduan atau laporan kasus kekerasan, namun juga telah menyediakan ruang konsultasi hukum khusus bagi kasus kekerasan yang melibatkan anak dan perempuan. Langkah ini sangat membantu dalam memperkuat proses advokasi serta memberikan rasa aman kepada korban yang memerlukan dukungan hukum.
“Dulu, Polres hanya menerima aduan dari masyarakat, tetapi saat ini sudah tersedia layanan konsultasi hukum yang dapat diakses oleh korban. Kami di UPTD PPA Kotamobagu juga berupaya memberikan ruang konsultasi bagi masyarakat, sehingga mereka dapat mengutarakan masalahnya dan mendapatkan bantuan yang tepat,” tambah Susilawati.
Dukungan Hukum untuk Korban Kekerasan: Membangun Kepercayaan dan Rasa Aman
Dukungan hukum menjadi salah satu aspek yang sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang rentan terhadap trauma pascakejadian. Adanya ruang konsultasi hukum yang difasilitasi oleh Polres Kotamobagu memberikan kesempatan kepada korban untuk memahami hak-haknya dan mendapatkan perlindungan hukum yang layak. Bagi UPTD PPA Kotamobagu, ruang konsultasi ini tidak hanya menjadi tempat bagi korban untuk melaporkan kejadian, tetapi juga sebagai wadah edukasi bagi masyarakat luas mengenai pentingnya melindungi anak dan perempuan dari segala bentuk kekerasan.
Langkah-langkah yang diambil oleh UPTD PPA Kotamobagu dan Polres Kotamobagu ini menjadi sinyal positif bagi masyarakat bahwa pemerintah daerah serius dalam menangani dan mencegah kasus kekerasan. Dengan adanya layanan konsultasi hukum, masyarakat yang sebelumnya merasa ragu untuk melaporkan kasus kekerasan kini lebih percaya diri untuk berbicara dan melaporkan kejadian yang mereka alami atau saksikan.
Komitmen UPTD PPA Kotamobagu untuk Menekan Angka Kekerasan
Kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Kota Kotamobagu pada tahun 2024 yang mencapai 92 kasus tentu menjadi peringatan bagi seluruh elemen masyarakat. Dengan sinergi yang terbangun antara UPTD PPA dan Polres, diharapkan angka ini dapat ditekan melalui upaya pencegahan dan tindakan yang lebih terstruktur. Sosialisasi mengenai hak-hak anak dan perempuan, serta penyuluhan terkait ancaman kekerasan dan cara melaporkan kejadian, perlu terus digencarkan agar masyarakat lebih peduli dan waspada.
Keberhasilan penanganan kasus kekerasan tidak lepas dari peran aktif semua pihak, termasuk masyarakat yang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Dengan dukungan semua pihak, diharapkan kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat berkurang secara signifikan di masa yang akan datang.
UPTD PPA Kotamobagu berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, baik melalui fasilitas mediasi maupun kerjasama lintas instansi. Keselamatan anak dan perempuan harus menjadi prioritas bersama, sehingga mereka dapat menjalani hidup dengan aman, sejahtera, dan tanpa kekhawatiran terhadap kekerasan.***
