NASIONAL, KONTRAS MEDIA – Pemerintah dan DPR telah sepakat menggelar pilkada pada 2024. Itu berarti akan banyak pejabat sementara untuk menggantikan posisi kepemimpinan yang kosong di daerah.
Terkait hal itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pihak yakin tidak akan ada masalah. Dia memastikan Pj nanti akan bersifat netral dan tidak akan berpihak. Tito berkaca seperti pada pilkada 2020.
“Prinsip kita pengisian Pj mirip seperti kita pada waktu pilkada kemarin, pilkada kemarin juga sama, itu ada sejumlah gubernur, 9 kalau saya tidak salah, itu dari Kemendagri dan mereka mendapat apresiasi karena profesional dan saya juga menekankan kepada mereka untuk tidak berpihak karena saya tidak berasal dari partai politik, tidak berpihak,” kata Tito dalam rapat bersama Komisi II DPR RI, Senin (15/3/2021) kemarin.
“Sampai hari ini saya kira dengan segala hormat, yang ditunjuk sebagai Pj kemarin kami lihat netral dan banyak dapat apresiasi, karena bagi kita itu juga pertaruhan, menaruh orang salah, dia membawa nama institusi,” lanjutnya.
Tito menyebut akan ada 271 Pj untuk mengisi posisi kepala daerah yang masa jabatannya habis pada 2022-2023. Dia akan memilih Pj secara berjenjang.
“Ini nanti 271, 101 di tahun 2022, 170 di tahun 2023. Ini yang 270 kemarin kami konsisten yang provinsi dari Kemendagri diajukan presiden 3 nama, silakan pilih beliau. Kemudian yang dari bupati, wali kota silakan, dipilih dari daerah, gubernurnya silakan mengajukan,” ujarnya.
Tito mengatakan pihaknya juga akan menyaring kembali orang-orang yang terpilih nantinya. Dari situ akan disaring secara ketat.
“Kita melihat apakah ada conflict of interest yang kira-kira membuat, ya kita tahu banyak semua partai punya kepentingan, kita mencari tentunya balance, mencari keseimbangan di sana. Jangan sampai nanti ribut sudah tahu nanti ada keberpihakan, tentu kita tidak mau,” ujarnya
