Menu

Mode Gelap

Berita Nasional

Jokowi Akhirnya Cabut Perpres Tentang Miras


3 Mar 2021 12:22 WITAยท

Jokowi Akhirnya Cabut Perpres Tentang Miras Perbesar

NASIONAL, KONTRAS MEDIA – Sebagian lampiran Perpres 10/2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal khususnya yang mengatur soal investasi minuman keras (Miras), akhirnya dicabut oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Pasalnya, PP tersebut mengundang pro dan kontra masyarakat di Tanah Air.

“Setelah menerima masukan dari ulama-ulama MUI, NU, Muhammadiyah dan ormas lainnya serta tokoh agama lain dan masukan dari provinsi dan daerah. Bersama ini saya sampaikan saya putuskan lampiran Perpres pembukaan investasi baru dalam industri miras yang mengandung alkohol dicabut,” kata Jokowi.

Pada Pasal 2 ayat 1 Perpres Nomor 10 Tahun 2021 tersebut bidang-bidang yang dibuka untuk investasi terdiri dari bidang usaha prioritas, bidang usaha yang dialokasikan atau kemitraan dengan Koperasi-UMKM, dan bidang usaha dengan persyaratan tertentu.

Pada lampiran III Perpres investasi miras tersebut, ada 5 daftar bidang usaha yang bergerak pada komoditas miras.

Meski demikian, hanya daerah-daerah tertentu saja yang boleh mengadakan bidang usaha miras ini, mulai dari Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua.

Bidang usaha minuman beralkohol beserta syaratnya dalam Perpres investasi miras:

1. Bidang usaha: industri minuman keras mengandung alkohol

– Persyaratan:
a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

3. idang usaha: industri minuman mengandung alkohol (anggur)
– Persyaratan:
a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

3. Bidang usaha: industri minuman mengandung malt
– Persyaratan:
a) Untuk penanaman modal baru dapat dilakukan pada Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya dan kearifan setempat.
b) Penanaman modal di luar huruf a, dapat ditetapkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal berdasarkan usulan gubernur.

4. Bidang usaha: perdagangan eceran minuman keras atau alkohol
– Persyaratan: Jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

5. Bidang usaha: perdagangan eceran kaki lima minuman keras atau alkohol
– Persyaratan: Jaringan distribusi dan tempatnya khusus.

Artikel ini telah dibaca 0 kali

blank badge-check

Penulis Berita

blank blank blank blank
Baca Lainnya

Konser Kali Kedua di Jakarta, Ed Sheeran Gunakan Music Performer Visa

4 Maret 2024 - 12:02 WITA

blank

Wali Kota Asripan Nani Bersama Forkopimda, Ketua KPU dan Bawaslu Kotamobagu Pantau Kesiapan TPS

13 Februari 2024 - 21:30 WITA

blank

Border, Prosperity dan Security Jadi Fokus Utama Rapat Pimpinan Imigrasi

31 Januari 2024 - 10:15 WITA

blank

Belajar Soal Sistem Keterbukaan Informasi, Komisi II DPRD Tomohon Kunker ke Diskominfo Kotamobagu

16 Januari 2024 - 15:19 WITA

blank

Sukseskan Pilkda 2024, KPU dan Pemda Boltim Teken NPHD

10 Januari 2024 - 18:03 WITA

blank

Jadi Lokasi Zikir dan Doa Sambut Tahun Baru 2024, Kesiapan Eks Rujab Ilongkow Ditinjau Pj Wali Kota

30 Desember 2023 - 19:59 WITA

blank
Trending di News