KONTRAS.CO.ID – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong) pastikan serta berkomitmen untuk mengawal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di wilayah Bolaang Mongondow untuk Pilkada serentak tahun 2024.
Akim Mokoagow, selaku Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Bolaang Mongondow, mengatakan akan komitmen mengawal netralitas ASN di wilayahnya.
Ia juga mengatakan, netralitas dari Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI dan Polri di wilayah pemilihan Bolmong tidak dapat dipisahkan dari Pilkada serentak tahun 2024 ini.
Selain itu, untuk menjaga netralitas ASN, TNI dan Polri di Bolaang Mongondow untuk Pilkada 2024 ini, terdapat dua metode yang akan dijalankan kata Koordinator HP2H, Akim Mokoagow.
“Pertama, pengawasan tidak langsung berupa pengawasan konten digital. ASN hingga perangkat desa/kelurahan, dilarang mengunggah, membagikan, bahkan memberikan komentar dan suka pada postingan yang memuat gambar pasangan calon,” katanya.
Selain memposting, membagikan dan memberi komentar terhadap postingan pasangan calon di sosial media, para ASN, TNI dan Polri juga dilarang untuk menyebarkan berita hoaks, sara dan ujaran kebencian.
“Tentunya (ASN, TNI & Polri) juga dilarang untuk menyebarkan berita yang belum tervalidasi kebenarannya, alias berita bohong atau hoaks, sara, serta ujaran kebencian,” tambah Akim.
Pengawasan terhadap konten-konten digital ini sudah berlangsung dan menjadi rutinitas bagi Pengawas Pemilu di masing-masing tingkatan dan daerah pemilihan.
“Setiap harinya, Bawaslu serta Panwaslu Kecamatan melakukan pengawasan konten digital,” lanjutnya.
Selain pengawasan pada konten digital, Bawaslu Bolmong juga melakukan pengawasan secara langsung terhadap ASN, TNI, Polri, dan perangkat desa/kelurahan yang melakukan politik praktis.
Pengawasan langsung tersebut meliputi penggalangan masa, pengarahan dukungan, terlibat kampanye aktif pada salah satu pasangan calon, serta penggunaan fasilitas negara.
Sebab, hal tersebut sudah tercantum dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS, serta PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin ASN.
Dan peraturan-peraturan lainnya yang mengikat para ASN, TNI, Polri, Kepala Desa/Kelurahan, serta Perangkat Desa/Kelurahan.
“Sesuai dengan regulasi yang ada, ASN tidak boleh terlibat politik, tak terkecuali untuk pengarahan massa kepada pasangan calon, setiap Pengawas Pemilu memiliki pengawasan melekat di manapun berada untuk memastikan hal tersebut,” tegas Akim Mokoagow.
Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Bawaslu Bolaang Mongondow ini mengajak masyarakat yang ada di wilayah pemilihan Bolmong untuk sama-sama menjaga marwah demokrasi dengan menjaga setiap proses yang ada.
“Laporkan ke Pengawas Pemilu terdekat, apabila terdapat pelanggaran netralitas. Mari sama-sama kita ciptakan Pemilihan (Gubernur, Bupati dan Walikota) yang damai, aman dan bermartabat,” pungkasnya.
