KOTAMOBAGU, KONTRAS.CO.ID – Pemerintah Kota Kotamobagu bersama unsur Forkopimda menghadiri pelaksanaan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah secara daring, Selasa (30/8/2022), di ruang Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.
Menurut Sekretaris Daerah Sofyan Mokoginta, yang hadir mewakili Wali Kota Tatong Bara, Rakor dilaksanakan untuk mendorong Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan mensinergikan kebijakan stabilitas harga dan ketahanan pangan nasional dengan kebijakan pemulihan ekonomi di daerah.
“Ini diperlukan dalam rangka menindaklanjuti arahan Presiden Jokowi untuk menjaga stok dan stabilitas harga serta meminta daerah tak hanya fokus mengendalikan inflasi, tapi juga proaktif agar sektor ekonomi tumbuh produktif,” kata Sofyan.
Kementerian Dalam Negeri sendiri dalam tindak lanjut pengendalian inflasi telah menerbitkan surat edaran tentang penggunaan belanja tidak terduga dalam rangka pengendalian inflasi di daerah.
“Kami di Kota Kotamobagu menyikapi hal tersebut dengan pengendalian inflasi menjadi priortas utama daerah, mengaktifkan TPID serta Satgas Pangan Daerah,” lanjut Sofyan.
Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, yang memimpin pelaksanaan Rakornas mengatakan saat ini inflasi dalam trend meningkat seiring dengan tekanan inflasi global, krisis pangan dan energi yang memicu tekanan inflasi dan perlambatan ekonomi negara mitra dagang akibat perang Rusia dan Ukraina, serta faktor domestik terkait cuaca.
“Namun demikian pertumbuhan ekonomi menguat signifikan pada Q2 tahun 2022 yang tumbuh 5,44% karena didukung oleh konsumsi rumah tangga serta kinerja ekspor yang tinggi,” ucap Tito.
Solusi dalam pengendalian inflasi lanjut Mendagri adalah dengan komunikasi publik, aktifkan TPID, Satgas Pangan, BBM subsidi tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu, laksanakan gerakan penghematan energi, gerakan tanam pangan cepat panen, kerjasama antar daerah, serta insentifkan jaring pengaman sosial.
“Dengan kunci utama isu pengendalian inflasi dijadikan isu prioritas dan sinergi semua stakeholder seperti saat penanganan pandemi Covid-19,” ujar Tito.
Sementara Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan dalam arahannya meminta gubernur, bupati, walikota, Pangdam, Dandrem, Dandim, Kapolda, Kapolres, dan Kapolsek untuk bekerjasama dengan kementerian, lembaga dan Bank Indonesia melakukan antisipasi kenaikan harga pangan dan energi di sisa tahun 2022 ini.
“Identifikasi dengan rinci ketersediaan suplai dan permintaan pangan di daerah masing-masing, berikan pemahaman kepada masyarakat tentang urgensi kenaikan harga BBM dan langkah-langkah pemerintah untuk meringankan beban masyarakat,” kata Luhut.
Fahri Rezandi Ibrahim
