Kontras.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) terus memperkuat komitmennya dalam memperjelas arah kebijakan pembangunan kependudukan yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan. Langkah ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan tata kelola pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Bumi Nyiur Melambai.
Hal tersebut disampaikan oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Sulut, Tahlis Gallang, S.IP, MM, saat membuka kegiatan Rapat Pendampingan Penyusunan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan Kabupaten/Kota Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan secara daring pada Senin, 10 November 2025.
Kegiatan strategis ini diselenggarakan oleh Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, dan Keluarga Berencana (Disdukcapil dan KB) Provinsi Sulut bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan BKKBN Perwakilan Sulut, serta diikuti oleh para Sekretaris Daerah, Kepala Bappeda, dan Kepala Dinas PPKB dari seluruh kabupaten dan kota di Sulawesi Utara.
Dalam sambutannya, Pj Sekprov Tahlis Gallang menegaskan bahwa pembangunan kependudukan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan daerah. Ia menekankan pentingnya memandang penduduk bukan semata sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek dan pelaku utama yang berperan aktif dalam proses kemajuan daerah.
“Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan menjadi langkah strategis agar kebijakan daerah berjalan terarah, terukur, dan selaras antarlevel pemerintahan,” ujar Tahlis.
Lebih lanjut, Tahlis menyoroti capaian Total Fertility Rate (TFR) Sulawesi Utara yang saat ini berada di angka 2,06, sebagai indikator meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keluarga kecil yang berkualitas. Namun demikian, ia juga mengingatkan bahwa masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian bersama, seperti ketimpangan persebaran penduduk antarwilayah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia agar mampu bersaing di era globalisasi.
Tahlis menegaskan bahwa arah pembangunan kependudukan di Sulawesi Utara harus selaras dengan visi besar daerah, yakni “Sulawesi Utara Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan.” Menurutnya, perencanaan dan sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program pembangunan kependudukan yang efektif dan tepat sasaran.
“Rencana aksi ini diharapkan menjadi instrumen konkret yang mampu mendorong kemajuan pembangunan kependudukan, agar manfaatnya dapat dirasakan secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkas Tahlis.
Melalui kegiatan pendampingan penyusunan rencana aksi ini, Pemprov Sulut menunjukkan keseriusannya dalam membangun kebijakan kependudukan yang tidak hanya berfokus pada jumlah, tetapi juga pada kualitas dan pemerataan. Dengan demikian, pembangunan kependudukan di Sulawesi Utara diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta ketahanan keluarga yang berkelanjutan di masa depan.