NASIONAL, KONTRAS MEDIA – Hari ini, Presiden Joko Widodo(Jokowi) bersama rombongan bertolak ke Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk meresmikan pemanfaatan Bendungan Napun Gete pada Selasa (23/2/2021) siang.
Diketahui, sebelumnya Jokowi terlebih dahulu pergi meninjau proyek Food Estate di Kabupaten Sumba Tengah, di hari yang sama, pagi harinya.
Akibat kunjungan kerja Jokowi ke Kabupaten Sikka, NTT, sejumlah masyarakat antusias memenuhi jalan yang akan dilewati oleh Presiden Jokowi.
Dalam video yang dibagikan oleh akun Instagram @jayalah.negriku, memperlihatkan mobil iringan Jokowi berhenti untuk menyapa ribuan masyarakat Sikka yang memadati jalan.
Masyarakat tersebut begitu ramai dan terlihat warga abai protokol kesehatan yakni menjaga jarak. Mereka tampak tak memperdulikan hal itu, dan asyik berteriak menyapa Presiden Jokowi sambil memvideokan momen tersebut.
Terlihat Jokowi melempari kaus ke kerumunan tersebut, hingga semakin membuat ricuh warga yang berebut mendapatkannya.
Setelahnya, Jokowi langsung melanjutkan perjalanannya. Tampak warga yang histeris mengejar mobil Jokowi dan berebut menyalami dirinya hingga membuat sejumlah petugas keamanan kewalahan.
Dalam video terlihat petugas keamanan selalu mengingatkan warga untuk tetap menjaga jaraknya dan tak menghalangi jalan, namun malah diabaikan.
Timbul kekecewaan masyarakat
Kerumunan pada kunjungan Jokowi itu, menuai kritik masyarakat. Banyak yang kecewa.
Banyak yang menilai, kerumunan itu menunjukan negara sudah tidak konsisten lagi terhadap pencegahan virus corona.
Di Kotamobagu misalnya. Video kerumunan kunjungan Jokowi yang beredar di Media Sosial menimbulkan reaksi masyarakat di daerah ini.
“Pemimpin negara kita sudah tidak konsisten lagi. Seharusnya pemimpin negara harus mampu memberikan contoh yang baik. Tidak ada alasan karena virus ini tidak memilih orang,” kata Trisantosa Makalalag, warga Kotamobagu.
Menurut dia, kejadian kerumunan itu akan mengikis kepercayaan publik terhadap protokol kesehatan.
“Negara kita akan krisis kepercayaan. Dan lebih parahnya dikhawatirkan akan timbul pembangkangan atas aturan protokol kesehatan,” kata Trisantosa.