KOTAMOBAGU, KONTRAS MEDIA – Walikota Kotamobagu, Tatong Bara, membacakan pidato Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), tentang peran dan semangat Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) di tengah pandemi Corona virus, covid-19.
Pidato dibacakan, saat pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) Korpri ke-49 di lapangan Boki Hotinimbang, Senin (30/11/2020).
Presiden menyampaikan apresiasi atas semangat anggota Korpri yang di tengah situasi pandemi covid-19, tetap menjalankan tugas pengabdian dari negara.
Di tengah kesulitan dan keterbatasan yang ada di tengah pandemi, Kepala Negara berharap agar hal itu tak menjadi penghalang bagi para abdi negara untuk dapat bekerja dengan sigap serta cepat.
“Saya tahu dalam menjalankan tugas dari negara pasti ditemui banyak kesulitan, pasti memiliki banyak keterbatasan. Namun, saya berharap kesulitan dan keterbatasan itu tidak menjadi penghalang bagi kita untuk dapat bekerja dengan sigap dan cepat untuk membantu mengatasi berbagai permasalahan baik di bidang kesehatan maupun ekonomi,” ujarnya.
Jokowi menegaskan bahwa saat ini pemerintah harus terus mempercepat reformasi birokrasi dan struktural. Pandemi yang melanda saat ini memberi momentum perubahan fundamental dari cara-cara biasa menjadi cara-cara luar biasa.
Para birokrat kini harus terbiasa memanfaatkan teknologi. Era pandemi sekarang ini adalah momentum sebagian besar birokrat harus bekerja dari rumah (work from home), mempercepat transformasi digital, serta menjadikan aparat birokrasi lebih adaptif dan lebih terampil memanfaatkan teknologi dengan mengedepankan inovasi dan kreativitas.
“Selain itu, reformasi struktural sudah tidak bisa ditunda-tunda lagi. Regulasi yang rumit dan menghambat kreativitas kerja harus dipangkas dan disederhanakan. Kelembagaan pemerintahan yang gemuk, tumpang tindih, dan tidak efisien harus segera diintegrasikan,” imbuhnya.
Jenjang eselonisasi yang panjang harus dapat dipangkas untuk mempercepat pengambilan keputusan.
“Standar operasional prosedur yang panjang dan kaku harus dapat diringkas dan lebih fleksibel serta berorientasi pada hasil. Konsekuensinya, kompetensi sumber daya manusia aparatur sipil negara harus menyesuaikan,” ujarnya.
