MANADO, KONTRAS MEDIA – Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud, Yohanis Kamagi dan rombongan melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke kantor UPT BP2MI Manado, Senin, 23 Agustus 2021.
Hendra Makalalag selaku kepala UPT BP2MI Manado menyambut dengan antusias kunjungan ini.
Menurut Hendra, kunjungan dari rombongan Sekda Talaud ini berfokus untuk koordinasi dan pembahasan mengenai biaya pelatihan bagi calon pekerja migran asal daerahnya.
“Sekda ingin berkoordinasi dan membahas mengenai anggaran pelatihan bagi CPMI di tahun depan.” kata Hendra.
“Apalagi tahun depan beberapa skema penempatan di beberapa negara akan segera dibuka antara lain di Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Australia dan Jerman sehingga pastinya akan membutuhkan biaya pendidikan dan pelatihan yang tidak sedikit untuk mempersiapkan calon pekerja untuk ditempatkan di negara-negara ini.” ungkap Hendra.
“Karena itu momen pertemuan ini sangat pas karena kami juga sekaligus membahas tentang potensi CPMI asal Talaud agar tahun depan ketika skema penempatan negara-negara tersebut sudah dibuka, mereka dapat ditempatkan sesuai dengan pendidikan dan pelatihan yang sudah dianggarkan”jelas Hendra.
Ditemui di tempat berlangsungnya pertemuan, Sekda Talaud Yohanis Kamagi mengatakan bahwa Pemda Kabupaten Kepulauan Talaud telah berkomitmen penuh untuk melaksanakan amanat UU nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
“Pemda Talaud telah menandatangani MoU tanggal 23 Februari 2021 yang lalu sebagai komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami selaku pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan pelindungan kepada CPMI, PMI dan keluarganya sesuai dengan amanat UU Nomor 18 Tahun 2017 pasal 41” jelas Yohanis.
Pihaknya akan menganggarkan biaya pendidikan dan pelatihan bagi calon pekerja migran Indonesia asal Talaud.
Adapun untuk sumber pembiayaan, rencananya kami akan mengambil dari APBD, APBDesa, serta dari dana Corporate Social Responsibility (CSR).
“Kami berharap dengan adanya biaya pendidikan dan pelatihan ini, Pemda Talaud dapat mencetak calon-calon pekerja migran yang mumpuni, sehingga mereka dapat ditempatkan di luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia prosedural dan dapat mensejahterakan ekonomi keluarga dan daerah asalnya” tutup Yohanis. ***
