Menu

Mode Gelap

Berita Nasional

Jika Ada Klaster Corona di Perkantoran, WFH Bakal 100 Persen


8 Jan 2021 13:28 WITA·

Jika Ada Klaster Corona di Perkantoran, WFH Bakal 100 Persen Perbesar

NASIONAL, KONTRAS MEDIA – Kebijakan Work from home (WFH) atau bekerja dari rumah bisa ditingkatkan dari 75 persen ke 100 persen, jika ada klaster corona di perkantoran.

Hal tersebut dikatakan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian.

Menurut Tito, akan ada evaluasi secara intens terkait pemberlakuan kegiatan masyarakat di tengah pandemi covid-19.

“Kita akan lakukan evaluasi harian. Evaluasi harian, evaluasi mingguan. Evaluasi harian-mingguan ini kita lihat, kalau sekarang kan 75 persen working from home, masih terjadi dan klasternya di mana, klasternya kantor, bisa 100 persen,” kata Tito di kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Jumat (8/1/2021), dikutip dari Detik.com.

Tito mengatakan, sektor lain bisa diperketat berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan.

“Kalau problemnya dine in yang sekarang 25 persen dan itu dine in jadi penyumbang terpenting, utama, dine in bisa 100 persen,” ujar Tito.

“Kalau itu kerumunannya apa, kegiatannya, itu jadi penyumbang, selama itu kita lihat penyumbang kenaikan itu akan ditekan,” tambahnya.

Selama PPKM ini, sebut Tito, pengetatan akan berlangsung lebih keras. Mantan Kapolri itu berharap kebijakan ini bisa menurunkan kurva penyebaran covid-19.

“Ini kita harus melakukan langkah-langkah pengetatan yang lebih keras untuk menghilangkan interaksi sosial, kerumunan itu saya kira detail-detail sudah ada sambil membangun kapasitas. Tujuan kita adalah agar terjadi penurunan kurva. Jangan sampai melebihi kapasitas kesiapan kesehatan selama 14 hari, mulai tanggal 11 Januari 2021 sampai 14 hari,” ungkapnya


Tito juga menjelaskan alasan pembatasan baru ini bukan PSBB atau pembatasan sosial berskala besar yang sebelumnya sudah diterapkan.

Tito menuturkan istilah ‘PSBB’ mengesankan pembatasan diterapkan secara masif di pulau Jawa dan Bali. Padahal, kebijakan pemerintah bukan demikian.

“Kalau PSBB nanti kesannya skala masif seluruh Jawa dan Bali. Padahal kan tidak. Di Jawa itu yang saya sebutkan tadi tempat-tempatnya. Yang lain-lain ditentukan oleh kepala daerahnya menurut data dari daerah masing-masing, mereka kan punya satgas juga,” paparnya.

Artikel ini telah dibaca 0 kali

blank badge-check

Penulis Berita

blank blank blank blank
Baca Lainnya

Konser Kali Kedua di Jakarta, Ed Sheeran Gunakan Music Performer Visa

4 Maret 2024 - 12:02 WITA

blank

Wali Kota Asripan Nani Bersama Forkopimda, Ketua KPU dan Bawaslu Kotamobagu Pantau Kesiapan TPS

13 Februari 2024 - 21:30 WITA

blank

Border, Prosperity dan Security Jadi Fokus Utama Rapat Pimpinan Imigrasi

31 Januari 2024 - 10:15 WITA

blank

Belajar Soal Sistem Keterbukaan Informasi, Komisi II DPRD Tomohon Kunker ke Diskominfo Kotamobagu

16 Januari 2024 - 15:19 WITA

blank

Sukseskan Pilkda 2024, KPU dan Pemda Boltim Teken NPHD

10 Januari 2024 - 18:03 WITA

blank

Jadi Lokasi Zikir dan Doa Sambut Tahun Baru 2024, Kesiapan Eks Rujab Ilongkow Ditinjau Pj Wali Kota

30 Desember 2023 - 19:59 WITA

blank
Trending di News