KOTAMOBAGU, KONTRAS MEDIA – Belum lama ini, Pemerintah Kota Kotamobagu menggelar kegiatan Fokus Grup Discussion terkait Penyusunan Rancangan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), di Aula Kantor Bappelitbangda Kotamobagu.
Adapun angka kemiskinan di Kota Kotamobagu pada posisi Tahun 2015 tercatat 6,950 jiwa (5.85 persen), tahun 2016 naik menjadi 7,240 jiwa (6.01 persen), tahun 2017 mencapai 7,280 jiwa (5.90 persen), tahun 2018 mencapai 7,490 jiwa (5.96 persen), tahun 2019 mencapai 7.310 jiwa.
Lalu tercatat bahwa sampai dengan Tahun 2020, secara makro penduduk miskin Kota Kotamobagu menurun menjadi 7,060 jiwa atau turun sebesar 5.42 persen dari total penduduk Kota Kotamobagu.
Dalam penyampaian, Sekretaris Daerah (Sekda) Kotamobagu, Sande Dodo, bahwa tujuan kegiatan ini untuk menyusun strategi dan kebijakan dalam mempercepat penurunan angka kemiskinan di Kotamobagu.
“Sesuai data BPS 2019 tercatat 5,71 persen menjadi 5,42 persen pada 2020. Diharapkan dengan tersusunnya RKPD 2021, maka angka kemiskinan di Kota Kotamobagu bisa di bawah 5 persen,” ujarnya.
Sedangkan garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM).
Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan dibawah Garis Kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.
Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori perkapita perhari.
Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi- padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan.
Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.
Garis kemiskinan dipergunakan sebagai suatu batas untuk mengelompokkan penduduk menjadi miskin atau tidak miskin. (Fahri Rezandi Ibrahim)
