kontras.co.id –
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi telah menyiapkan berbagai terobosan agar seluruh Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di wilayahnya beroperasi. Pasalnya, hingga saat ini, dari total 8.523 koperasi merah putih yang sudah berbadan hukum di Jateng, baru 1.750 yang sudah beroperasi.
“Yang sudah operasional (Koperasi/Desa Merah Putih) adalah 1.750 (koperasi), yang belum operasi 6.773 (koperasi),” kata Luthfi, dalam Rapat Konsolidasi Satgas Nasional, Provinsi, Kabupaten/Kota Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, di Grhadika Bhakti Praja, Kamis (28/8/2025).
Meski 6.773 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) belum beroperasi, namun seluruhnya sudah memiliki gerai. Untuk itu, Luthfi mendorong dinas terkait agar melakukan pendampingan.
“Tapi minimal sudah punya gerai serta yang belum operasional. Kami meminta Dinas Koperasi kita, yang tiap hari kita dorong agar melakukan kegiatan (pendampingan),” ungkap dia.
Dikatakan Luthfi, masyarakat di Jateng sangat antusias dengan program KDMP yang diinisiasi Presiden Prabowo Subianto. Pasalnya, satu lembaga koperasi bahkan banyak yang memiliki lebih dari satu gerai.
Untuk mempercepat operasionalisasi 6.773 KDMP, Luthfi mendorong agar ASN Pemprov Jateng yang jumlahnya sekitar 11.006 orang ikut menjadi pengurus. Selain itu, 29 unit/ bidang aset daerah, juga disiapkan untuk mendukung langkah ini.
Di sisi lain, KDMP di Jateng juga diarahkan untuk bekerja sama dengan 7.595 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemudian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik Pemprov Jateng juga akan menyokong operasionalisasi dan kegiatan bisnis koperasi.
“Kita punya JTAB (PT Jateng Agro Berdikari) khusus urusan pangan, distribusi pupuk. Sedangkan JPEN (PT Jateng Petro Energi) BUMD khusus LPG, karena LPG mahal. Kita menggunakan biogas, gas alam yang kita gunakan (milik) BUMD kita,” ujar gubernur.
Lebih lanjut, Pemprov Jateng juga mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menambah sub pangkalan gas LPG supaya KDMP bisa menjadi pengecer yang untuk didistribusikan kepada masyarakat.
“Perlu penambahan sub pangkalan LPG di Jawa Tengah agar semakin dekat dengan Kopdes Merah Putih dan perlu membuat juklak juknisnya, siapa yang menjadi pengecer, dan sebagainya,” ujar mantan Kapolda Jateng ini.
Luthfi juga mendorong pemerintah pusat untuk membuat regulasi terkait tata kelola KDPM yang komprehensif. Pasalnya, tidak sedikit desa yang masih kebingungan untuk memulai kegiatan usaha.
“Karena masing-masing desa punya cara tersendiri berdasarkan potensi desanya,” ungkapnya.
Rapat Konsolidasi Satgas Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Meeah Putih ini juga dihadiri oleh Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menkop Budi Arie, Wamendagri Bima Arya, serta perwakilan BUMN dan BUMD mitra. Selain itu juga dihadiri oleh 35 kepala daerah di Jateng.
Pada kesempatan itu, Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengapresiasi kinerja Ahmad Luthfi karena Jateng merupakan provinsi dengan jumlah operasionalisasi KDMP terbanyak di Indonesia, yakni sebanyak 1.750 unit.
“Saya senang dengan kebijakan Gubernur, tidak harus sempurna, gerai dulu nggak apa-apa karena ini pengerjaan besar,” ucap Zulhas.***
