KOTAMOBAGU, KONTRAS MEDIA – Pemerintah Kota Kotamobagu, menjadi daerah terbaik dengan nilai tertinggi pada hasil evaluasi pelayanan publik, oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Nilai Kotamobagu sendiri diketahui menyentuh angka 3,97 dan 4,09, mengungguli pemerintah daerah kabupaten/kota maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.
Hasil penilaian tersebut diumumkan langsung oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo, di Aula Mapalus Kantor Gubernur Sulut, dalam kegiatan Bimtek Penyederhanaan Birokrasi, Senin (12/04/2021) kemarin, dan diikuti langsung oleh Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, bersama kepala daerah lainnya di Sulawesi Utara.
Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kotamobagu, Saridah Mokoginta yang ikut bersama Wali Kota dalam kegiatan tersebut, mengungkapkan rasa syukurnya atas prestasi Kotamobagu yang bisa meraih nilai tertinggi pada hasil evaluasi pelayanan publik oleh Kemenpan-RB.
“Alhamdulillah, Kota Kotamobagu bisa meraih nilai tertinggi dari KemenPAN-RB,” ungkap Saridah.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi (PAN-RB) Tjahjo Kumolo mengatakan kalau pelayanan publik yang prima, menjadi salah satu kunci reformasi birokrasi, serta bisa menggerakkan perekonomian daerah, dan mempercepat laju investasi di daerah.
“Kami berharap agar dapat terus membuat inovasi sesuai dengan karakteristik serta potensi daerah masing-masing,” ungkap Tjahjo, sebagaimana dikutip dari laman Kemenpan-RB.
Sementara itu, Deputi bidang Pelayanan Publik Kementerian PAN-RB Diah Natalisa menambahkan, evaluasi pelayanan publik tahun ini agar berbeda dari tahun sebelumnya. Dimana, evaluasi tersebut tidak lagi dilakukan di tingkat Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ke pemerintah daerah, dengan tujuan agar Rumah Sakit bisa focus dalam penanganan pandemi covid.
Untuk evaluasi penilaian pelayanan public di tingkat Pemerintah Provinsi, Diah mengatakan kalau pihaknya melakukan evaluasi pada Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Sementara, di tingkat Pemerintah Kabupaten/Kota, pihak Kemenpan-RB dikatakan Diah melakukan evaluasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) juga DPMPTSP.
“Evaluasi pelayanan publik ini , pada penialaiannya difokuskan pada 6 aspek, yang mendorong unit penyelenggara pelayanan public untuk bisa memberikan pelayanan yang prima, sebagaimana peraturan Menteri PAN-RB nomor 17 tahun 2017. Adapun e6 aspek tersebut adalah, kebijakan pelayanan, sarana prasarana, profesionalisme SDM, konsultasi dan pengdua, inovasi pelayanan public, dan informasi pelayanan publik,” imbuh Diah.
