Pemerintah melarang warga India, atau warga negara asing (WNA) yang sempat singgah di India, masuk negara Indonesia. Kebijakan ini berlaku mulai 25 April 2021.
Fahri Rezandi Ibrahim5098 Pos
Pemerintah Beri Pelayanan KB Gratis Bagi Masyarakat Kotamobagu
Pemerintah Kota (Pemkot) Kotamobagu melalui Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PP-KB) bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Bidan Praktik Mandiri, memberikan pelayanan KB gratis bagi Masyarakat.
Cuaca Ekstrim, Pemerintah Imbau Warga Tingkatkan Kewaspadaan
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sempat memperingatkan agar warga waspada bencana hidrometeorologi.
Pendaftar BPUM di Kotamobagu Tembus 2.106 Orang
Program Bantuan Produkti Usaha Mikro (BPUM) dari Pemerintah Republik Indonesia (RI) ternyata banyak yang mendaftar
Paskibraka Kotamobagu Akan Jalani Tahapan Karantina
36 calon Paskibraka Kotamobagu yang akan bertugas pada 17 Agustus 2021 mendatang akan menjalani tahap karantina pada tanggal 5 Juli mendatang.
Kios Penyalur Pupuk Bersubsidi Divalidasi
Dinas Pertanian dan Perikanan (Dispertanak) Kotamobagu melakukan verifikasi dan validasi (Verval) kios penyalur pupuk bersubsidi di Kotamobagu.
Dosis Kedua Vaksinasi COVID-19 di Kotamobagu Capai 73 Persen
Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 gelombang dua untuk penyuntikan dosis kedua di Kota Kotamobagu, mencapai 73 persen.
Wali Kota Kotamobagu Terima Penghargaan Pembangunan Daerah
Torehan prestasi membanggakan di bidang pembangunan kembali diraih Pemerintah Daerah Kota Kotamobagu, dengan berhasil diraihnya Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD), Kategori Kota Tingkat Provinsi Sulawesi Utara, yang diterima langsung oleh Wali Kota Kotamobagu, Tatong Bara, Rabu (21/4/2021) pagi.
Imam dan Pegawai Syar’i di Kotamobagu Mulai Terima Vaksinasi COVID-19
Dinas Kesehatan (Dinkes) Kotamobagu mulai melaksanakan vaksinasi COVID-19 bagi para Imam dan Pegawai Syar’i.
Bersama Kemenkeu, Wali Kota Kotamobagu Teken Kerja Sama Keterbukaan Informasi Wajib Pajak
Wali Kota Kotamobagu Tatong Bara, melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS), bersama dengan Dirjen Pajak Kementerian Keuangan, serta Dirjen Perimbangan Keuangan, dalam rangka keterbukaan informasi data wajib pajak, juga data keuangan pemerintah daerah.
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.