Menu

Mode Gelap

Imigrasi Imbau Masyarakat yang Sewakan Kendaraan ke WNA Berhati-Hati

Penulis:
Sabtu, 3 Desember 2022, 00:14 WITA

Imigrasi Imbau Masyarakat yang Sewakan Kendaraan ke WNA Berhati-HatiPerbesar

KONTRAS.CO.IDKantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Batam bersama Polda Kepulauan Riau lakukan integrasi data e-Tilang dengan Sistem Manajemen Informasi Keimigrasian (SIMKIM) guna mencegah Warga Negara Asing yang melanggar aturan lalu lintas (ditilang) mangkir dari kewajiban membayar biaya beban.

Melalui integrasi data tersebut, petugas di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) bisa melihat notifikasi pengajuan pencegahan dari kepolisian apabila WNA melakukan pelanggaran lalu lintas dan belum membayar biaya denda.

Pelaksana (Plt) Direktur Jenderal Imigrasi, Widodo Ekatjahjana mengatakan bahwa Imigrasi dapat mengambil tindakan administratif keimigrasian untuk menuntut kepatuhan Orang Asing yang ada di wilayah yuridiksi hukum Indonesia.

“WNA yang melakukan pelanggaran lalu lintas akan dikenakan pencegahan dengan sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) berdasarkan permintaan Kepolisian. Jika WNA sudah menyelesaikan kewajibannya atas pelanggaran lalu lintas, maka akan diizinkan keluar dari wilayah Indonesia,” jelas Widodo.

Masyarakat pemilik jasa penyewaan kendaraan diimbau untuk lebih berhati-hati ketika menyewakan kendaraannya kepada WNA. Apabila WNA tersebut melanggar aturan lalu lintas, maka akan berimbas pemilik kendaraan terkena denda tilang.

“Jika ada WNA yang terbukti melanggar dan mangkir maka masyarakat dipersilakan untuk melapor kepada Imigrasi,” tegasnya.

Ia menyebut, penertiban dan upaya memaksakan kepatuhan hukum lalu lintas kepada orang asing harus dilakukan. Di Bali misalnya, banyak Orang Asing yang melanggar lalu lintas dan mengganggu ketertiban.

Di sinilah Imigrasi mengambil peran dalam menciptakan situasi kondusif di tengah masyarakat, di samping mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kemudahan layanan keimigrasian.

“Kolaborasi ini diharapkan juga berdampak positif terhadap PNBP Ditlantas Polri karena integrasi data tersebut meminimalisasi kemungkinan WNA yang melanggar aturan untuk meninggalkan kewajibannya membayar biaya denda tilang,” pungkasnya.

Perjanjian Kerja Sama terkait integrasi data SIMKIM dan e-Tilang tersebut dibuat sebagai tindak lanjut atas Nota Kesepahaman antara Kepolisian RI dengan Kementerian Hukum dan HAM Nomor NK/3/2/2020 dan Nomor M-HH-01.05.05 Tahun 2020 tentang Optimalisasi Tugas, Fungsi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Artikel ini telah dibaca 2 kali

badge-check

Penulis Berita

Baca Berita Lainnya

Wow! Cap Go Meh di Kotamobagu Sabtu Nanti, Bakal Tampilkan Tang Sin, Barongsai dan Tarian Adat

22 Februari 2024 - 17:08 WITA

Cap Go Meh

Pemkot Kotamobagu Ajak Masyarakat Menjaga Kondusifitas Proses Pemilu 2024, Kaban Kesbangpol: Semoga Pleno Berjalan Lancar

22 Februari 2024 - 12:58 WITA

Pemkot Kotamobagu Ajak Masyarakat Menjaga Kondusifitas Proses Pemilu 2024, Kaban Kesbangpol: Semoga Pleno Berjalan Lancar

Pelayanan KTP Digital Kotamobagu: Solusi Identitas Kependudukan Terkini, Gen Z Wajib Tahu!

22 Februari 2024 - 12:53 WITA

Pelayanan KTP Digital Kotamobagu: Solusi Identitas Kependudukan Terkini, Gen Z Wajib Tahu!

Cap Go Meh dan Karnaval Budaya Bakal Digelar di Kota Kotamobagu

21 Februari 2024 - 13:47 WITA

Cap Go Meh

Mengatasi Kenaikan Harga Beras Pasca Pemilu 2024: Ini Langkah Pemerintah Kota Kotamobagu

21 Februari 2024 - 13:29 WITA

Harga Bapok di Pasaran Jelang Nataru Relatif Stabil

Kabar Gembira, Penyaluran Bantuan Beras Cadangan Pemerintah (BCP) 2024 di Kota Kotamobagu Siap Dilaksanakan

20 Februari 2024 - 15:55 WITA

Bantuan Beras Cadangan Pemerintah
Trending diKotamobagu