Menilik ‘Dalang’ Dibalik Penjualan Aset Pemkot ?

0

Kontras.co.id– Kisruh lahan hibah Pemerintah Kota Bengkulu  yang diduga dijual oleh oknum mencuat dari adanya laporan Ketua Rt 13 Rw 4 Perumahan Korpri Kelurahan Korpri Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bengkulu beberapa tahun lalu.

Berdasarkan data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sekitar tahun 1995, Pemerintah Kota Bengkulu menghibahkan tanah seluas 62,9 hektare di Kelurahan Bentiring untuk masyarakat. Namun, pada tahun 2015 sekitar 8,6 hektare tanah hibah ini diduga dijual oleh oknum pejabat kepada pihak pengembang atau Deplover Perumahan. Dari data yang didapat tanah yang dijual ini diperuntukan sebagai fasilitas umum seperti Tempat Pemakaman Umum (TPU) dan Masjid.

Pada 7 Agustus 2019 lalu, Kejaksaan Negeri Bengkulu resmi menaikkan status kasus ini ke tahap penyidikan. Dari sinilah pengusutan kasus ini dimulai, belasan saksi diperiksa seperti  dari kalangan Lurah Bentiring, Camat Muara Bangkahulu beserta istrinya, Deplover, Mantan Anggota DPRD Kota Bengkulu hingga mantan Walikota Bengkulu periode 1992-2002.

Tidak hanya itu, Kejari Bengkulu juga melakukan penggeladahan di Kantor Camat Muara Bangkahulu dan Kantor Lurah Bentiring. Hasilnya, diamankan 47 bundel dokumen yang diduga kuat berkaitan dengan kasus ini.

“Kita memang sudah menaikkan status kasus ini, sehingga kita melakukan upaya penggeledahan. Pengeledahan yang dilakukan merupakan upaya agar kasus tindak pidana tersebut terang benderang dan guna menemukan tersangka. Dalam penggeldahan kantor lurah memang banyak dokumen yang diamankan karena ditingkat kelurahan bersentuhan langsung dengan penjualan asset tersebut,”kata Kajari Bengkulu saat itu dijabat Emilwan Ridwan dikutip dari Pedomanbengkulu.com.

Jaksa Kantongi Nama Calon Tersangka Penjualan Lahan Hibah Pemkot

Proses penyidikan kasus dugaan penjualan aset pemerintah Kota Bengkulu terus dikebut. Pada 9 Maret 2020 Kajari Bengkulu Emilwan Ridwan menyebutkan sudah mengantongi nama-nama calon tersangka. Diduga tersangka dalam kasus ini lebih dari satu orang. Kendati demikian, Kejari Bengkulu belum menetapkan sebagai tersangka karena nama calon tersangka tersebut akan mengerucut setelah pihaknya melakukan ekspose.

“Saya belum bisa menyampaikan terlalu jauh ya tetapi saya membenarkan bahwa kami sudah melakukan ekspose tadi. Ya kita sudah mengantongi nama tersangkanya tapi belum kita tetapkan sebagai tersangka,”sampai Emilwa Ridwan

Meskipun hasil audit dari BPKP sudah dikantongi jaksa. Namun, para tersangka belum juga mencuat ke publik. Hal inilah yang memancing  Forum Pemuda Peduli Bengkulu (FPPB). Senin (22/6/2020) pihaknya mendatangi Kejaksaan Negeri Bengkulu guna mempertanyakan terkait laporan dugaan penggelapan aset lahan Pemerintah Kota Bengkulu.

Koordinator FPPB, Feri Vandalis mengatakan dalam pengusutan kasus ini, pihaknya menilai kejari sangat lambat dalam penanganan dan belum mengekspose penetapan tersangka. Terlebih kajari yang menangani kasus tersebut sudah pindah dan sekarang sudah Kajari baru.

“Kedatangan kita mempertanyakan tindak lanjut laporan kita dulu, kurang lebih sudah satu tahun, namun belum ada kejelasan yang real dari pihak kejaksaan Negeri Bengkulu. Maka kita pertanyakan, apakah penangaman kasus ini mandek, distop atau ada persoalan lain,”Kata Feri

Menurutnya, sebuah hal yang wajar bila pihaknya mempertanyakan tindak lanjut laporan tersebut. Terlebih lahan seluas 62 hektar tersebut merupakan aset daerah yang dicurigai ada transaksi jual beli disana.

Disisi lain, sejauh ini pihaknya juga sudah memantau perkembangan kasus tersebut, dari penggeledahan mengambil alat bukti berupa dokumen, mengukur ulang tanah tersebut bahkan sudah diserahkan ke BPKP.

“Ini yang kita pertanyakan, mereka sudah bergerak, statusnya sudah naik ke penyidikan. Jadi kita menilai tidak ada persoalan lagi jika mau menetapkan tersangka. Mau siapapun tersangkanya nanti, silahkan diadili dipengadilan,”tandasnya

Nama Helmi Hasan Disebut  Dalam Kasus Ini?

Seperti dilansir dari Bengkuluinteraktif.com yang terbit pada 18 Juli 2020, dugaan korupsi lahan Pemerintah Kota Bengkulu yang ditangani Kajari Bengkulu terus menarik diperbincangkan. Setelah sempat mengisi headline di media massa usai dinaikan statusnya ke tingkat penyidikan, masalah lahan pemkot kembali diperbincangkan di Chanel Youtube milik aktifis Bengkulu, Melyan Sori.

Di acara yang bertema “Obrolan Rakyat” itu, Melyan Sori mengundang pihak PT Tiga Putra Mandiri (TPM) selaku developer di lahan pemkot yang kini tersandung perkara korupsi lantaran asset daerah milik pemkot itu dijual oleh oknum.

Perkara lahan pemkot memang cukup menyita perhatian karena diduga melibatkan banyak pihak. Kajari sejauh ini sudah memanggil belasan orang untuk dimintai keterangan diantarnya, Mantan Camat Muara Bangkahulu, Mantan Lurah Bentiring, PT Tiga Putra Mandiri selaku pengembang, mantan Pansus Asset Kota Bengkulu, dan oknum yang diduga menjual aset pemkot.

Pengacara TGD, Deden Abdul Hakim, SH mengatakan dalam video yang di-upload Melyan Sori pada tanggal 17 Juli 2020, pihak TPM sudah mengantongi izin kelolah dari Pemerintah Kota Bengkulu berupa izin operasional untuk aktifitas pembangunan perumahan.

Prinsipnya, kata Deden, pihaknya akan memenuhi seluruh dokumen kelengkapan yang dibutuhkan sehingga bisa melakukan kegiatan di suatu wilayah. Beberapa izin yang dimiliki TPM diantaranya Izin Lokasi Nomor 226 tahun 2016 dan Izin Lingkungan Nomor 227 tahun 2016 yang dikeluarkan Pemkot Bengkulu.

Termasuk pula, HGB, Risalah, dan peta  yang dikeluarkan BPN Kota Bengkulu yang diberikan untuk melakukan pengembangan perumahan.

“HGB terbit, kemudian juga perizinan, baik itu perizinan Nomor 226 dan 227 tahun 2016 tentang izin lokasi dan izin lingkungan itu terbit yang ditandatangani oleh Bapak Helmi Hasan, yang ditandatangani oleh beliau” kata Deden

Dalam dialog dengan Melyan Sori, Deden menegaskan kalau TPM sudah clear soal perzinan atas lahan yang sedang mereka kelolah. Namun, kata Deden, kalau pihak perusahaan ikut diseret-seret harusnya pihak yang mengeluarkan perizinan bisa juga dimintai keterangan.

“Artinya orang yang menerbitkan izin lokasi dan izin lingkungan dalam hal ini Wali Kota Helmi Hasan waktu itu mestinya diperiksa oleh Kajari?” Tanya Melyan…”Saya pikir nggak ada masalah kalau misalnya sebagai ini ya, kalu misalnya berani teman-teman kejaksaan, panggil aja” kata Deden, “Helmi Hasan” saut Melyan, “Ya dong” ucap Deden.

Dalam Chanel youtube yang memiliki 15 ribu subscribe itu, Deden juga sempat menceritakan sejarah lahan yang dikelolah PT Tiga Putra Mandiri yang kini tersandung perkara korupsi. Awalnya perusahaan dipimpin oleh Dewi Astuti selaku direktur dan Asnawi selaku komisaris.

Perizinan diajukan atas nama Ibu Dewi Astuti sekitar tahun 2016. Namun, kondisi keuangan TPM sedang tidak bagus karena tidak mendapat support dari perbangkan.

“Ada dua solusi saat itu…mendapat suporting dari perbangkan atau dijual. Pertama tidak didapatkan lalu langkah selanjutnya adalah dijual. Nah dijual inilah bertemu dengan Pak Priyono dan Pak Taman. Dua orang ini kan adalah dua berpengalaman dalam pengelolaan perumahan sehingga dibelilah perusahaan itu termasuk asset-asetnya dari Ibu Astuti” cerita Deden diawal dialog.

Tulisan ini diambil dari berbagai sumber.

Penulis : Mahmud Yunus

 

 

 

About Author

Leave A Reply