Kunker ke DPR RI, Dewan Provinsi Kordinasi Soal Industri Pariwisata

0

Kontras.co.id,- Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Bengkulu, Senin (17/2/2020) melakukan kunjungan kerja ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI). Diketuai Ihkhsan Fajri, DPRD Provnsi Bengkulu berkordinasi tentang industri pariwisata.

Kepala Bagian Sekretariat Musyawarah Pimpinan DPR RI Restu Pramojo Pangarso menyebutkan perlu ada sinergi antara DPRD Provinsi Bengkulu dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu untuk mengembangkan Industri Pariwisata di daerahnya.Hal tersebut dikatakan Restu saat menerima audiensi dari anggota DPRD Provinsi Bengkulu di ruang rapat Biro Persidangan I, Senayan Jakarta, Senin (17/2). Di Bengkulu sendiri banyak destinasi wisata yang tak kalah menarik dari daerah lain, seperti wisata sejarah, alam dan lainnya.

“DPRD Provinsi Bengkulu mengkonsultasikan beberapa hal terkait daerahnya, terutama bidang pariwisata di daerahnya yang hingga saat ini belum berkembang. Padahal kondisi alam di Bengkulu tidak kalah indah dan cantik untuk dijadikan tempat wisata. Begitupun dengan wisata sejarahnya, artinya banyak tempat-tempat bersejarah yang sangat berpotensi untuk mendatangkan wisatawan. Tapi kenyataannya hingga saat ini Pariwisata di Bengkulu masih kalah dibanding daerah lain,” jelas Restu.
Pada kesempatan itu, lanjut Restu, rombongan DPRD Provinsi Bengkulu mempertanyakan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk Provinsi Bengkulu, yang ditujukan untuk pengembangan pariwisata daerah. Saat itu dijelaskan bahwa DAK bidang Pariwisata saat ini dibagi atas DAK Fisik dan Non Fisik. Dimana DAK Fisik berjumlah Rp 1,6 triliun untuk 19 provinsi, 288 kabupaten dan kota. Sementara DAK Non Fisik sebesar Rp 284,3 miliar untuk 5 provinsi, dan 353 kabupate dan kota.
DAK ini turun melalui keputusan menteri, tentunya berawal dari kepala derah. Sayangnya, DPR RI dalam hal ini Komisi X DPR RI tidak membahas terkait DAK ini. Hanya sebatas mendapat laporan saja, berupa siapa yang menerima dan berapa banyak yang dikucurkan ke suatu daerah. Sementara pelaksanaannya ada di Kementerian Keuangan dalam pengawasan Kementerian Dalam Negeri.
Dengan kata lain, DPR RI (Komisi X DPR RI) tidak bisa berbuat apa-apa jika ada yang mengeluhkan tentang DAK di daerahnya masing-masing. Oleh karena itu, Restu yang saat itu didampingi oleh Tenaga Ahli Komisi X berharap, Kepala Daerah Provinsi Bengkulu dapat lebih pro aktif dalam mengusulkan DAK bidang Pariwisata untuk daerahnya.
Tentunya dengan sinergi dan koordinasi dengan DPRD Provinsi Bengkulu, maka promosi wisata Bengkulu dapat lebih ditingkatkan. Potensi wisata di Bengkulu pun dapat lebih tereksplorasi dengan baik.(Adv)

About Author

Leave A Reply